M.Fahmi Nurdin_Tugas 4_Pembangunan Perdesaan

Nama   : M.Fahmi Nurdin

 PEMBANGUNAN PERDESAAN

DAN

REALITAS YANG MENYEDIHKAN

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya.

Mengenai pembangunan perdesaan, hal ini sebetulnya sangatlah perlu untuk di lakukan, mengingat di Indonesia khususnya, banyak desa – desa tertinggal dan bahkan tidak tersentuh oleh pengawasan pemerintah. Sangat miris memperhatikan nya, namun hal tersebut akan terus mendarah daging dan berlanjut apabila tidak ada penanganan keseriusan dalam pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia.

Ajeng Dwi Rahma Putri_Tugas4_Pembangunan Pedesaan

     I.        PEMBANGUNAN PEDESAAN BERSIFAT MULTI ASPEK

DISADARI bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan tehadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai: (1) upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan saran untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud dan non spasial). Pembahasan berikut ini meliputi bebagai aspek yang terkait dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan pedesaan.

Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1.     Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).

2.     Pemberdayaan masyarakat.

3.     Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).

4.     Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).

5.     Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).

Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan pninsip-prinsip yaitu: (1) transaparansi (keterbukaan), (2) partisipatif, (3) dapat dinikmati mayarakat, (4) dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan (5) berkelanjutan (sustainable). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembanguan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mdah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secana serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:
Pertama, Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
Kedua, Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
Ketiga, Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan. Dengan kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat tumbuh secara serasi dan saling menunjang.
Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja.

Strategi Pembangunan Pedesaan

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah.

Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya. Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya.

Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu (1) Strategi pertumbuhan, (2) Strategi kesejahteraan, (3) Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyanakat, (4) Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan.

Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya.

 

Aan sujana, tugas ke 4 pembangunan pedesaan realitas yang menyedihkan

 

PEMBANGUNAN PEDESAAN REALITAS YANG MENYEDIHKAN

 

Pendahuluan

 

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu upaya kreasi pencerahan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis serta dilakukan oleh segenap aktor dalam suatu negara untuk mencapai suatu kehidupan masyarakat yang dipandang lebih baik. Cara pandang seperti ini menempatkan pembangunan sebagai instrumen antara untuk mewujudkan sasaran yang lebih tinggi, yaitu perwujudan potensi-potensi inheren manusia menuju pencapaian eksistensi dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Amartya (1999), pembangunan itu pada hakekatnya merupakan suatu proses peningkatan kebebasan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan saja penting secara sendiri-sendiri, tetapi juga saling mendukung.

 

Pembangunan berorientasi pertumbuhan (growth) yang selama ini diterapkan negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia telah membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Disamping berbagai prestasi yang berhasil diraih, tercatat pula sejumlah potret kelam yang turut memperburuk citra pembangunan dengan orientasi di atas. Semakin panjangnya barisan kemiskinan, meningkatnya pengangguran,  beban hutang luar negeri yang semakin menggila, dan berbagai ketimpangan merupakan hasil akhir yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan itu sendiri. Manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat lapisan atas, sehingga jurang kesenjangan sosial dan ekonomi semakin menganga pula. Orientasi pertumbuhan hanya mendorong perkembangan usaha dan industri skala besar, sehingga terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara usaha skala kecil dan mikro (UKM) dan usaha menengah-besar (UMB). Tidak ketinggalan pendekatan sektoral yang diharapkan dapat membentuk keterkaitan ternyata telah menumbuhkan ego sektoral yang juga menyebabkan ketimpangan sektoral.

 

Krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi sejak tahun 1997 turut pula memberikan kontribusi nyata penyebab kemunduran berbagai kegiatan ekonomi berupa terganggunya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kemunduran drastis berbagai kegiatan ekonomi ini telah mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat (purchasing power) yang disebabkan oleh berkurangnya sumber pendapatan masyarakat, sementara harga-harga kebutuhan hidup terus meningkat.

 

Sejalan dengan berbagai permasalahan tersebut, terdapat persoalan yang sebetulnya memerlukan penanganan serius dan sangat penting, yakni adanya kesenjangan antar desa-kota (khususnya antara sektor pertanian dan industri) serta kesenjangan antar daerah. Kesenjangan desa-kota yang selama ini terjadi merupakan salah satu hambatan bagi suatu daerah untuk ikut terjun ke dalam mainstream economy. Secara empiris, kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (i). Sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, khususnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga di perkotaan dan di perdesaan; (ii). Struktur kegiatan ekonomi sektoral yang menjadi dasar kegiatan produksi rumahtangga atau masyarakat, khususnya pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis ekspor dengan orientasi pasar dalam negeri (domestik) ; (iii).Potensi regional (SDA, SDM, Dana, Lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur kegiatan produksi. Pada daerah-daerah yang beruntung memiliki sumberdaya berbasis ekspor, maka daerah-daerah ini secara relatif lebih makmur dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak memiliki sumberdaya yang dapat dipasarkan keluar ; dan (iv). Kondisi kelembagaan yang membentuk jaringan kerja produksi dan pemasaran pada skala lokal, regional dan global. Adanya kerangka kelembagaan yang kokoh akan sangat mempengaruhi posisi tawar-menawar dengan pihak pemasok  maupun pihak pembeli.

 

Sasaran Pembangunan Pedesaan Adalah Terciptanya:

 

Ø  Peningkatan produksi dan produktivitas

Ø  Percepatan pertumbuhan desa

Ø  Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

Ø   Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat

Ø   Perkuatan kelembagaan.

Ø   Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyaraka pedesaan.

 

Ruang Lingkup Pengembangan Pedesaan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

1.     Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan  jalan, lingkungan permukiman dan lainnya).

2.     Pemberdayaan masyarakat.

3.     Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM).

4.     Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin).

5.     Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (inter rural-urban relationship).

 

Mewujudkan Tujuan Pembangunan Pedesaan, Empat Jenis Strategi

 

1.     Strategi pertumbuhan,

2.     Strategi kesejahteraan,

3.     Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyanakat,

4.     Strategi terpadu atau strategi yang menyeluruh.

 

Meningkatkan Kesejahteraan

 

A.    Peningkatan produktivitas, kualitas petani, dan pertanian melalui kegiatan:

 

1.     Penguatan kelembagaan dan penumbuhan kembali sistem penyuluhan dan  pendanaan pinjaman pertanian dan perikanan serta peningkatan kemampuan petani melalui; penyempurnaan dan pemanfaatan basis data serta informasi  pertanian/perikanan; penguatan sistem penyuluhan di daerah dan upayapendampingan kepada petani dan nelayan; pendidikan dan latihan sertapembinaan petani dan pembudidayaan ikan.

2.     Peningkatan diseminasi dan penerapan teknologi tepat guna dan spesifikasi lokasi.

3.     Penyempurnaan standar mutu dan perbaikan mutu komunitas pertanian.

4.     Pengembangan agrobisnis untuk meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing komunitas pertanian/perikanan melalui: pengembangan budidaya perikanan perdesaan, pengembangan tambak rakyat, dan pengembangan sumber perikanan tangkap.

5.     Peningkatan produksi peternakan dan perkebunan.

6.     Pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak, dan ikan.

7.     Penanganan pasca panen, pemasaran, dan pengolahan hasil pertanian.

 

B.    Peningkatan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan permodalan dilakukan melalui kegiatan pokok:

 

1.     Penataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan sertifikasi tanah dan tambak di perdesaan untuk mendukung akses terhadap lahan dan bagunan dalam memperoleh permodalan.

2.     Dukungan ketersediaan sarana produksi dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, termasuk pengembangan industri pakan dan input  produksi lainnya.

3.     Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi dan pengolahan perikanan seperti pelabuhan perikanan (TPI), sarana tangkap, dan peralatan tangkap skala besar dan kecil serta pembenihan di wilayah sentra perikanan.

4.     Peningkatan layanan lembaga keuangan perdesaan dan usaha kecil menengah.

 

Lima Konsep Pembangunan Desa

 

1.     Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan). Konsep ini sesuai dengan muatan PP no 2 tahun 2005.

2.     Perekonomian Desa : meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal,  pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan  sumber daya manusia.

3.     Sosial Budaya Desa : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.

4.     Mitigasi bencana : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah  daerah yang rawan bencana dan tempat tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.

5.     Lingkungan hidup : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem

 

Referensi

 

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10656/2372/

 

Raharjo  Mudjia, Sosiologi Pedesaan. (Uin Malalng Pres: 2007) Hal 27 http://bkm.panggungharjo.net/program-2/program/rencana-pengembangan-desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAENAL_TUGAS SOSIOLOGI KE_4 TENTANG PEMBANGUNAN PEDESAAN

NAMA: ZAENAL ARIFIN

NIM: 1113054000029

PMI.2

PEMBANGUNAN PEDESAAN

A.    latar belakang pembangunan pedesaan

 

Pembangunan pcdesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau membangun pertanian (Mosher, 1974, Bertrand, 1958). Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya (berdasarkan GBHN dan Repelita-repelita). Dalam pada itu, istilah asing untuk pcmbangunan desa bukan hanya rural development (RD), rnelainkan juga community development (CD).`Dua istilah ini sering muncul dalam berbagai wacama tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada yang Cenda- rung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebcnamya tcrdapat perbedaan antara dua konsep itu. CD merupakan pendekatan pemba- ngunan yang mengutamakan panisipasi aktif masyarakat. CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. RD di lain pihak hanya berlaku di pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan Iing- kungannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali di kumandangakan dalam konfrensi di Stockholm pada tahun 1972. Selanjutnya konfrensi ini dikenal dengan “Stockholm Conference on Human and Environment”. Secara singkat definisi pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:Sustainable development is defined as a process of meeting the present needs without compromising the ability of the future generations to meet their own needs (WCED, 1987 : 8).

Dari kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan (segala sesuatu yang kita perlukan dan nikmati) sekarang dan selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang. Jadi dengan pola pembangunan berkelanjutan, generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya ini.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Bali, pola pembangunan berkelanjutan tersebut di atas sangat cocok diterapkan dalam pengembangan pariwisata di Bali. Ini bertujuan untuk melestarikan (merajegkan) keberadaan pariwisata yang ada sekarang ini kepada generasi yang akan datang.

 

B.     Pengertian Pembangunan Menurut Para Ahli

 

Ø  Seers (1977), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu istilah teknis, yang berarti membangkitkan masyarakat di Negara-negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf (literacy rate) yang rendah, pengangguran, dan ketidakadilan sosial.

Ø  Rogers (1969 dan 1971), mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan system sosial, sedangkan modernisasi sebagai proses yang terjadi pada level individu.

Ø  Inayatullah (1976), mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju polapola masyarakat yang ebih baik dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan tujuan politiknya, juga memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Ø  Berger (1987), memandang modernisasi sebagai suatu rangkaian fenomena historis yang jauh lebih spesifik, yang diasosiasikan dengan tumbuhnya masyarakatmasyarakat industrial.

Ø  Dissaynake (1984), mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan cultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri.

Ø  Rogers dan Shoemaker (1971), mendefinisikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

 

C.    Pendekatan Sistem Pembangunan Desa

 

·         Definisi Pendekatan

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses perencanaan pembangunan, pendekatan pembangunan desa harusnya berfokus pada penduduk desa (citizen centered system).

·         Definisi Sistem

Sesuai dengan pengertian di atas, suatu “sistem” adalah merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasar atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap “sistem” pasti mempunyai tujuan, dan semua kegiatan dari komponen-komponen adalah diarahkan untuk menuju tercapainya tujuan tersebut. .Contoh: Pemerintah, Sekolah, Pendidikan. Unsur-unsur suatu sistem: (1) Input (masukan) misalnya: sumber, biaya, personel dan (2) Output (keluaran) misalnya: hasil, produk, atau keuntungan.

·         Sifat-sifat suatu sistem

Sifat-sifat suatu sistem antar lain: Terbuka vs Tertutup. Terbuka berarti menerima informasi dari luar, tertutup berarti tak dapat menerima informasi dari luar. Sederhana vs Komplek.

1). Sederhana : a) Secara relatif hanya terdiri atas beberapa komponen, misalnya: amuba, sel-sel tubuh. (b) Hasil/produknya mungkin sederhana, misal hasilnya sama un¬tuk sepanjang waktu (hasil cetakan bata).

 2). Komplek (rumit); (a) Terdiri banyak komponen yang saling berinteraksi, misalnya pabrik televisi. (b) Keseluruhannya (totalitasnya) lebih daripada sekedar jumlah dari bagian-bagian.(c) Bagian-bagiannya tak bisa dipahami kalau berdiri terpisah satu sama lain. (d) Bagian-bagiannya saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Memilih satu cara yang terbaik menurut pertimbangan atau penilaian kita. Kita juga memperhatikan faktor-faktor lain yang sangat penting dalam pembuatan keputusan. Faktor yang dimaksud misalnya waktu dan biaya.

 Peranan Prasarana Dalam Pembangunan Pedesaan

Strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan seringkali dikritik karena ketergantungannya yang luar biasa pada investasi prasarana. Investasi tersebut memungkinkan perluasan elit perkotaan menikmati gaya hidup dunia maju. Tetapi, strategi pembangunan ini tidak banyak mengurangi kesenjangan yang tumbuh antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang.

Investasi prasarana sebagai sebuah komponen yang penting dalam paket investasi yang diusulkan. Empat kategori prinsip investasi prasarana pada awal proyek pembangunan pedesaan adalah irigasi, pengadaan air, listrik desa dan jalan. Investasi jalan desa selalu mendapat prioritas utama. Karena jalan desa memainkan peranan yang penting dalam akumulasi dan distribusi barang. Sehingga, menciptakan volume lalu-lintas yang cukup besar untuk mendukung investasi utama pada jalan raya, pelabuhan dan sebagainya. Prasarana jalan selalu diprioritaskan karena  memungkinkan terjadinya mobilitas perseorangan dan perbaikan mutu kehidupan masyarakat.  Oleh karena itu, agar lebih mudah perbaikan jalan harus disertai oleh perkembangan pelayanan angkutan, baik angkutan pemerintah maupun swasta. Partisipasi masyarakat dalam proyek peerencanaan prasarana dapat memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya.

Permasalahan Yang Dihadapi

 

Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan masih belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan. Dalam usaha untuk mendukung akses masyarakat perdesaan terhadap informasi, ditemui adanya permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika sepanjang tahun 2004 hingga Juni 2009 yaitu terbatasnya dan belum meratanya jumlah

akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa yang belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet. Kondisi ini secara langsung membatasi aksesibilitas masyarakat perdesaan akan informasi dan mengakibatkan semakin lebarnya kesenjangan digital baik antardaerah, antara kota dan desa di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain.

Proses perubahan desa

Proses perubahan desa itu seringkali hanya merupakan proses perubahan. biasa-saja, yang hakekatnya secara umum, terjadi-di semua kelompok masyarakat. Mcnurut Ro1and L Warren, proses perubahan yang menunjukkan terjadinya rnetamorpose, dari; desa rnenjadi kota hanya dapat disimak lewat adanya gejala yang Olehnya disebut great change. Indikator dan adanya great change ini adalah:

(1) division of labor, yakni bila desa itu telah menunjukkan tumbuh dan.berkernbangnya kelompok-kelompok kerja yang berbeda-beda tetapi saling ada ketergantungan atau jalinan;

(2) munculnya diferensiasi kepentingan dan asosiasi;

 (3) semakin bertambahnya hubungana yang sistemik déngan masyarakat yang lebih luas;

(4) muncul dan berkembangnya fenomena birokratisasi dan impersonali- sasi dalam kegiatan usaha;

(5) pengalihan fungsi-fungsi ke lembaga pémerintahan dan ke bidang-bidang usaha yang menguntungkan;

(6) adanya proses penyerapan gaya hidup perkotaan dan

(7) adanya proses perubahan nilai-ni1ai.(RoIand L Warren, 1963: 54). Yang sering,     diu1as, da1am berbagai; pembahasan adalah konsep urbanasasi dalam artian pergeseran penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dalam artian ini banyak diulas berkaitan dengan kerugian- Kerugian yang dialarni desa. Dari sekian banyak penelitian yang ada' di Amerika Serikat misalnya, kebanyakan mengungkapkan betapa besar kerugian yang diderita desa; akibat adanya urbanisasi ini. Beberapa penelitian itu berkesimpulamsani, yakni bahwa urbanisasi meng- akibatkan desa-desa kehilangan tenaga-tenaga terbaik' (kaum muda) dan terpandainyaa.

Kesimpulan

Jadi secara garis besar suku bangsa Bali merupakan suatu suku bangsa yang memiliki potensi kebudayaan yang sangat tinggi dan sebagai sumber devisa tertinggi di negara Indonesia.

Dengan memanfaatkan kebudayaan Bali tersebut diharapkan mampu membangun masyarakat Desa Jimbaran lebih maju lagi dengan membuka tempat pariwisata yang indah dan diminati oleh turis domestik maupun lokal.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

harmawan. A. H. 2002, Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta IPB.

 Eko, Sutoyo. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press Yogyakarta,Yogyakarta  

Hetifah, Sj Sumarto, 2003. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yayasan, Obor Indonesia. Jakarta.

Kamaluddin, Rustian. 1992. Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan, Pembangunan Daerah. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta.