PERMASALAHAN TENTANG SOSIOLOGI PERKOTAAN
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan bagaimana hubungannya dalam kehidupan manusia. seperti halnya timbal balik antara hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Sosiologi merupakan studi empiris dari struktur sosial (kemasyarakatan). Struktur sosial tidak sekedar hanya individu dan perilaku individu.Struktur sosial termasuk di dalamnya kelompok, pola sosial,organisasi, instruksi sosial, keseluruhan masyarakat, dan tentu saja perkotaan.
Sosiologi Perkotaan menjelaskan beberapa topik-topik sebagai bagian dari perkembangan perkotaan, struktur perkotaan, jalan kehidupan dalam perkotaan, pemerintahan, dan permasalahan perkotaan.Masyarakat perkotaan adalah suatu kelompok teritorial di mana penduduknya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hidup sepenuhnya. Berbagai Masalah Sosial Perkotaan
1. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah soaial yang tak kunjung tuntas. Walaupun berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut sudah dilakukan, namun sampai saat inipun belum selesai juga. Kemiskinan dapat berarti sebagai suatu keadaan dimana seseorang atau individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompok dan juga tidakmampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial. Pada waktu ditetapkannya taraf hidup sebagai suatu kebiasaan, maka kemiskinan timbul menjadi suatu masalah sosial. Pada saat individu tersebut sadar akan kedudukan ekonominya, maka mereka mampu untuk mengatakan dirinya kaya atau miskin.Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial, apabila perbedaan keadaan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas. Pada masyarakat yang bersahaja susunan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan suatu masalah sosial. Karena mereka mengangap semua itu telah ditakdirkan, sehingga tidak ada suatu usaha untuk mengatasinya.
Berbeda dengan masyarakat modern. Mereka menganggap kemiskinan adalah suatu masalah sosial. Seseorang merasa miskin karena mereka menganggap harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf hidupnya yang ada. Hal ini dapat terlihat jelas di kota – kota besar. Seperti di Jakarta, seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, kendaraan, dll. Sehingga barang – barang tersebut dijadikan sebagai ukuran keadaan ekonomi seseorang.
2. PKL (Pedagang Kaki Lima)
Persoalan utama setiap kota saat ini tidak bergeser jauh dari permasalahan penataan ruang publik dan pedagang kaki lima (PKL), namun dalam tindak lanjut penanganannya keberadaan PKL selalu memunculkan permasalahan baru. Jika dibiarkan, populasinya akan berkembang dan mengganggu kenyamanan publik, namun jika dilarang akan membawa ekses sosial berkepanjangan. Inilah wajah khas kota dari negeri yang sedang berbenah. PKL selalu menempati areal-areal ruang publik, yang seharusnya memang murni untuk kepentingan publik. Yang terjadi saat ini, ketika ruang publik makin menciut, muncul tempat-tempat yang menjadi "seakan-akan ruang publik" (pseudo public space). Tempat-tempat seperti mal, kampus, taman kantor pemerintah, stadion, menjelma seakan-akan menjadi ruang publik. Tempat dimana warga bercengkerama, berpacaran, bahkan cekcok.
Keberadaan PKL di sejumlah ruang publik, memang tak seharusnya langsung diluluhlantakkan atas nama penegakan perda. Namun pemkot perlu lebih introspeksi, khususnya dalam pemberian ijin bagi pembangunan tempat-tempat semacam mal, yang notabene mematikan pola perdagangan tradisional. Untuk kemudian menyediakan tempat-tempat yang bisa berfungsi sebagai ruang publik. Dengan demikian, tak ada kata menggusur PKL dan memanjakan investor. Sebuah frasa yang sangat melukai rasa keadilan.
Keberadaan PKL di sejumlah ruang publik, memang tak seharusnya langsung diluluhlantakkan atas nama penegakan perda. Namun pemkot perlu lebih introspeksi, khususnya dalam pemberian ijin bagi pembangunan tempat-tempat semacam mal, yang notabene mematikan pola perdagangan tradisional. Untuk kemudian menyediakan tempat-tempat yang bisa berfungsi sebagai ruang publik. Dengan demikian, tak ada kata menggusur PKL dan memanjakan investor. Sebuah frasa yang sangat melukai rasa keadilan.
3. Gelandangan dan Pengemis
Pada saat berkendara di kota-kota besar akan sangat akrab dengan aktivitas para pengemis jalanan. Aktivitas para pengemis jalanan ini biasanya dimulai tatkala lampu lalulintas menunjukkan warna merah yang berarti pengendara berhenti untuk menunggu sinyal lampu hijau nyala. Para pengemis ini tidak jarang adalah anak-anak kecil, ibu-ibu dengan balitanya, anak-anak paruh baya, dan manusia lanjut usia (manula). Dengan segala daya upaya (wajah memelas dan baju lusuh), mereka berusaha mendapatkan simpati para pengguna jalan raya yang harapan mereka mendapat uang receh. Cara mengemis itu pun dilakukan bermacam gaya. Ada yang hanya langsung mengacungkan tangan, meminta. Ada juga dengan alat musik ecek-ecek dari tutup botol yang dirangkai dengan paku. Ada juga yang dengan menjual jasa membersihkan kaca mobil dengan kain superkumal. Tujuannya satu, meminta sedekah mengais rezeki atau berkah dari orang-orang yang mengasihaninya dan memanfaatkan nilai sosial yang menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hampir di setiap perempatan jalan pasti ada pengemis. Mereka berebut lahan. mulai dari perempatan jalan hingga masjid. Bahkan ada juga para pengemis terdiri dalam satu keluarga. Orangtua mereka cukup melihat dari sudut jalan yang lain dan anak-anak mereka yang berkarya.
4. Meningkatnya Kemacetan
Pertumbuhan jumlah kendaraan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pendapatan penduduk, membawa implikasi lain bagi perkotaan. Masalah kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang tidak mudah dipecahkan oleh para pengambil kebijakan perkotaan.Terbatasnya wilayah untuk memperluas jaringan jalan, merupakan kendala terbesar sehingga penambahan ruas jalan yang dilakukan pemerintah tak dapat mengimbangi laju pertambahan penduduk. Akibatnya persoalan kemacetan lalu lintas ini semakin lama semakin menjadi. Persoalannya semakin pelik, ketika pemerintah tidak mampu menyediakan sarana transportasi umum dan massal yang memadai, sehingga masyarakat lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dan akhirnya menjadikan masalah kemacetan ini makin menjadi.
Mengurai Permasalahan Sosial
1. Kemiskinan
Kemiskinan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :
a. Kebodohan
Tingkat kebodohan seseorang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Hal ini karena individu tersebut tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, keterampilan yang memadai yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dan dapat menaikkan taraf hidup individu tersebut serta mampu memenuhi kebutuhannya.
b. Kurangnya kreativitas individu
Jika seseorang dapat menggunakan kekretivitasnya, tidak dipungkiri mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup
mereka. Mereka dapat menggunakan sarana prasarana dan segala aspek – aspek yang ada untuk mencari dan mendapatkan sumber penghasilan.
c. Pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya
Lingkungan hidup dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu – individu dalam kelompok tersebut adalah individu – individu yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta berada dalam gelombang kebodohan.
2. Memberdayakan PKL
Dari sudut pandang filsafat ekonomi, PKL adalah manifestasi perlawanan dari pemodal kecil kepada pemodal besar yang mampu membangun pusat
pertokoan di berbagai lokasi strategis dengan biaya mahal. Bagi konsumen, PKL adalah solusi pemenuhan kebutuhan di tengah harga-harga yang melambung tinggi. Konsumen dengan daya beli rendah akan cenderung memilih barang-barang dari PKL dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja ada simbiosis mutualisme antara konsumen dan PKL. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak
mengobrak-abrik PKL, tetapi memberdayakannya. Dari sisi budaya, PKL adalah penyemarak kegairahan budaya, ekonomi, dan pariwisata suatu kota. Bukan sekadar penyemarak, PKL juga merupakan penanda atau ikon suatu perkumpulan, pesta, dan kerumunan massa. Lihat saja pasar tumpah di berbagai sudut kota pada hari Minggu, di mana banyak yang melakukan aktivitas pagi di pusat keramaian tertentu. Pusat keramaian harus dibina dan diberdayakan untuk menjadi duta pariwisata. PKL yang dilokalisasi di daerah tertentu, dengan keunikannya, akan bisa menjadi primadona pariwisata. Edukasi dan pembinaan sebaiknya diarahkan juga pada upaya untuk menaikkan mutu PKL. Keberadaan koperasi dan lembaga keuangan penting agar PKL yang omsetnya ratusan ribu rupiah bias menghasilkan ratusan juta rupiah. Berbagai pelatihan bidang administrasi dan akses ke perbankan harus dilakukan. Konsistensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Pemerintah daerah harus melihat PKL sebagai aset ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lebih baik, bukan sebaliknya dipandang sebagai pengganggu ketertiban dan sumber retribusi semata. Pemerintah daerah harus mengatur PKL di lokasi yang strategis dan selama ini banyak pembeli tanpa mengganggu ketertiban. Komitmen itu harus dibangun kelompok PKL yang diorganisasi sehingga merekalah yang menjaga agar lokasi usahanya tetap tertib. Selama ini PKL menolak pemindahan karena lokasi yang ditawarkan selalu bermasalah. Ini soal moralitas kepemimpinan. Pemerintah harus berpihak kepada PKL. Usia usaha PKL sama dengan usia keberadaban manusia yang mulai mengenal pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Jadi, PKL adalah kebudayaan ekonomi yang telah lama ada dan penting bagi kehidupan manusia. Jika demikian, yang penting adalah memberdayakan, bukan membubarkannya. Sebab, PKL pun harus makan serta punya anak dan istri yang tiada lain merupakan anak-anak bangsa yang harus hidup layak.
pertokoan di berbagai lokasi strategis dengan biaya mahal. Bagi konsumen, PKL adalah solusi pemenuhan kebutuhan di tengah harga-harga yang melambung tinggi. Konsumen dengan daya beli rendah akan cenderung memilih barang-barang dari PKL dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja ada simbiosis mutualisme antara konsumen dan PKL. Dengan demikian, pemerintah sebagai pelayan masyarakat seharusnya tidak
mengobrak-abrik PKL, tetapi memberdayakannya. Dari sisi budaya, PKL adalah penyemarak kegairahan budaya, ekonomi, dan pariwisata suatu kota. Bukan sekadar penyemarak, PKL juga merupakan penanda atau ikon suatu perkumpulan, pesta, dan kerumunan massa. Lihat saja pasar tumpah di berbagai sudut kota pada hari Minggu, di mana banyak yang melakukan aktivitas pagi di pusat keramaian tertentu. Pusat keramaian harus dibina dan diberdayakan untuk menjadi duta pariwisata. PKL yang dilokalisasi di daerah tertentu, dengan keunikannya, akan bisa menjadi primadona pariwisata. Edukasi dan pembinaan sebaiknya diarahkan juga pada upaya untuk menaikkan mutu PKL. Keberadaan koperasi dan lembaga keuangan penting agar PKL yang omsetnya ratusan ribu rupiah bias menghasilkan ratusan juta rupiah. Berbagai pelatihan bidang administrasi dan akses ke perbankan harus dilakukan. Konsistensi pemerintah daerah mutlak diperlukan. Pemerintah daerah harus melihat PKL sebagai aset ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lebih baik, bukan sebaliknya dipandang sebagai pengganggu ketertiban dan sumber retribusi semata. Pemerintah daerah harus mengatur PKL di lokasi yang strategis dan selama ini banyak pembeli tanpa mengganggu ketertiban. Komitmen itu harus dibangun kelompok PKL yang diorganisasi sehingga merekalah yang menjaga agar lokasi usahanya tetap tertib. Selama ini PKL menolak pemindahan karena lokasi yang ditawarkan selalu bermasalah. Ini soal moralitas kepemimpinan. Pemerintah harus berpihak kepada PKL. Usia usaha PKL sama dengan usia keberadaban manusia yang mulai mengenal pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Jadi, PKL adalah kebudayaan ekonomi yang telah lama ada dan penting bagi kehidupan manusia. Jika demikian, yang penting adalah memberdayakan, bukan membubarkannya. Sebab, PKL pun harus makan serta punya anak dan istri yang tiada lain merupakan anak-anak bangsa yang harus hidup layak.
3. Gelandangan dan Pengemis
Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah melalui Perda menghimbau agar masyarakat luas tidak memberikan uang kepada para pengemis. Bahkan di beberapa daerah MUI setempat sudah mengeluarkan fatwa haram bagi pengemis. Diharapkan dengan cara itu, lambat laun jumlah anak jalanan dan pengemis akan berkurang. Jika ada saran untuk merazia mereka, masih ada rasa kasihan karena jelas kurang manusiawi. Tetapi para donatur yang keliling kota tidak memperhatikan hal ini. Mereka hanya ingin berbagi dengan mereka, bahkan kadang mereka mengabadikan kegiatan itu dengan kamera foto dan video. Para donatur merasa telah berbagi kepada pengemis. Penanganan pengemis dan anak jalanan dapat dilakukan dengan pendampingan anak-anak. Lewat pendampingan berusaha mendidik para anak jalanan itu untuk mandiri, tidak menggantungkan diri pada belas-kasihan orang lain. Pendampingan ini sering dilakukan di rumah singgah oleh beberapa LSM yang peduli dengan geladangan pengemis dan
anak jalanan.
Sumber :
DK Halim, Psikologi Lingkungan Perkotaan, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar