DINAMIKA DESA DALAM TINJAUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA
A. Transformasi dan perubahan sosial masyarakat pedesaan
Pembangunan desa sangan di butuhkan buat orang-orang yang kurang mampu seperti di pedesaan. Sebagian besar masyarakat indonesia kurang lebih 50% yaitu pekerja pertanian atau bercocok tanan dan 40% di kuasai oleh orang-orang yang mampu atau bisa di namakan orang kaya. orang desa melakukan pertanian dan tinggal di pedesaan.[1] Dan wilayah pedesaan terdiri atas teritorium alam dan penduduk manusia serta kebudayaannya. Pada tahun 1992, di Indonesia terdapat kurang lebih 62.000 desa dan kelurahan, dan pada tahun 2000 ada kurang lebih 67.000 serta pada tahun 2003 terdapat 72.000 desa dan kelurahan.
Penduduk 1980 menunjukan sekitar 80% angkatan kerja indonesia berada di daerah pedesaan. Jumlah ini memberikan gambaran betapah masalah kependudukan kan ketenaga kerjaan disana cukup serius. Dilaksanakannya berbagai program pemerintah dalam upaya memajukan daerah pedesaan dengan menggalakan pengguna teknologi baru, baik sistem produksi maupun sistem organisasi, lambat cenderung menggeser kedudukan teknologi dan pranata sosial tradisional yang selama ini menjadi pandangan hidup sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, industri pedesaan merupakan institusi yang di percaya menjabatani kesenjangan antara transformasi ekonomi dengan transformasi sosial yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan.
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam nya dan sebagian besar lahan nya di manfaatkan dengan lahan agrarian. Tak salah dengan kemudian kurang lebih 60% penduduknya berkecipung di dunia pertanian dan umumnya di daerah pedesaan.[2] Dengan demikian, masyarakat desa yang agraris menjadi sasaran utama introduksi teknologi segala kepentingan, kemajuan oertanian melibatkan unsur-unsur pokok tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat agrarislah yang pertama menderita perubahan sosial.
Menurut Edi suharto Pengertian dari pembangunan desa yaitu seperti perencanaan akan membangun atau merubah sistem baru atau menghilangkan hambatan masalah sosioal atau masalah ekonomi seperti kurang pengetahuan dan keterlampilan, kurang kesempatan kerja dan sebagainya. Akibat hambatan tersebut penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin. Salah satu hambatan tersebut adalah tidak meratanya kepemilikan tanah. Sasaran program pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat kesejahteraan yang berarti terpenuhi kebutuhan material makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal dan lain-lain dan spiritual pendidikan, agama, keamanan, kepercayaan, kedaulatan.[3]
Dan ada Fungsi pembangunan desa disini adalah dengan adanya perubahan pada masyarakat desa itu sendiri. Soetomo 1972 dengan mengambil seting masyarakat jawa, munculnya kelas-kelas pemasaran di jawa mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, yang ahirnya merubah setatus dan kedudukan anggota masyarakat. Dalam pemikiran marx pengasaan alat produksi merupakan saluran bertindak yang vatal bagi kelas pengusaha, hal ini dapat di terapkan pada masyarakat yang alat produksinya sempurna.
Beberapa desa yang mengalami pengaruh perkembangan desa seperti di daerah desa pondok asem kalimantan melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya, serta berusaha menggambarkan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat desa pondok asem sehubungan dengan perkembangan industri tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan banyaknya masyarakat desa pondok asem yang menjadi industri ini sebagai mata pencaharian utama. Secara umum industri ini telah berjalan cukup baik dilihat dari segi ketersediaan bahan baku, teknis produksi ataupun administrasi, hanya saja perlu mendapat perhatian yang lebih serius pada masalah pemasaran. Hal ini lebih disebabkan karena industri kerajinan tas dan koper ini merupakan industri skala kecil dan cenderung berbentuk usaha keluarga.
Proses pembangunan tak selamanya mampu memberikan hasil sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat.[4] Pendapat ini berlandasan pada asumsi pembangunan itu ada proses pembangunan sosial dan pembangunan budaya. Selain itu masyarakat pedesaan tidak dilepaskan dari unsur-unsur pokok itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi
Dlam masyarakat pedesaan tersebut sebenarnya tidak mempunayi hubungan dengan pengertian masyarkat sederhana karena dalam masyarakat moderen, betapa kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Warga pedesaan suatu masyarkat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang dengan warga masyarakat pedesaan lainya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atau dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari, walaupun terlibat dengan adanya tukang kayu tukang genteng dan tukang bata, tukang membuat gula. Inti pekerjaan penduduk desa adalah pertanian atau berladang pekerja-pekerja disamping pertanian hanya pekerja sambilan saja karena bila tiba masa panen atau masa penanam padi, pekerja-pekerja sambilan tadi segera di tinggalkan. Namun demikian tidaklah berarti setiap orang mempunyai tanah. Suatu contoh adalah 480 jiwa setiap satu kilo meter persegi dan bahkan ada tempat-tempat di mana kepadatan penduduk desa mencapai 800 jiwa setiap satu kilo meter persegi.
Mengingat hal itu semuanya, di pulau jawa di kenal adanya empat macam sistem pemilikan tanah yaitu:
a. Sistem milik umum atau milik kommunal dengan pemakaian beralih-alih
b. Sistem milik kommunal dengan pemakaian bergiliran
c. Sistem kommunal dengan pemakaian tetap
d. Sistem milik individu.
Soerjono soekanto, meneliti bahwa Pada masa jaman kemerdekaan dalam struktur pemerintah desa khususnya di daerah kediri semua desa yang buta huruf tidak bisa baca di ganti dengan orang pintar atau orang yang bisa baca menulis.[5] Oleh karena itu maka ada perubahan sosial antara lain dan kemudian di berhentikan penyetoran hasil ladangnya dengan seperempat hasil per panen, dan berubahnya sistem pemilihan ketua desa dengan yang di pilih oleh rakyat. Kemudian selanjutnya yaitu mudahnya pengaruh luar masuk melalui berbagai teknologi sepertinya di terimanya berkembangnya pemakaian,
DAFTAR PUSTAKA
Soekanto Soerjono, 2012. Rajawali Perss, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta.
Soetomo, 1995. Pustaka Jaya, Masalah Sosial Dan Pembangunan, Jakarta.
Suharto Edi, 2005. Refika Aditama, Membangun Masyarakat Memberdaya Masyarakat, Bandung.
[1] Soetomo, Masalah Sosial Dan Pembnagunan Masyarakat, Jakarta. Pustaka 19. hlm.256
[2] Soetomo, Op.cit, hlm. 267
[3] Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung refika aditama 2005. hlm 145.
[4] Ibid hlm. 167-168.
[5] Soerjono soekanto, sosiologi pengantar, jakarta rajawali perss, hlm. 54-59.
A. Transformasi dan perubahan sosial masyarakat pedesaan
Pembangunan desa sangan di butuhkan buat orang-orang yang kurang mampu seperti di pedesaan. Sebagian besar masyarakat indonesia kurang lebih 50% yaitu pekerja pertanian atau bercocok tanan dan 40% di kuasai oleh orang-orang yang mampu atau bisa di namakan orang kaya. orang desa melakukan pertanian dan tinggal di pedesaan.[1] Dan wilayah pedesaan terdiri atas teritorium alam dan penduduk manusia serta kebudayaannya. Pada tahun 1992, di Indonesia terdapat kurang lebih 62.000 desa dan kelurahan, dan pada tahun 2000 ada kurang lebih 67.000 serta pada tahun 2003 terdapat 72.000 desa dan kelurahan.
Penduduk 1980 menunjukan sekitar 80% angkatan kerja indonesia berada di daerah pedesaan. Jumlah ini memberikan gambaran betapah masalah kependudukan kan ketenaga kerjaan disana cukup serius. Dilaksanakannya berbagai program pemerintah dalam upaya memajukan daerah pedesaan dengan menggalakan pengguna teknologi baru, baik sistem produksi maupun sistem organisasi, lambat cenderung menggeser kedudukan teknologi dan pranata sosial tradisional yang selama ini menjadi pandangan hidup sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan, industri pedesaan merupakan institusi yang di percaya menjabatani kesenjangan antara transformasi ekonomi dengan transformasi sosial yang terjadi di tengah masyarakat pedesaan.
Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam nya dan sebagian besar lahan nya di manfaatkan dengan lahan agrarian. Tak salah dengan kemudian kurang lebih 60% penduduknya berkecipung di dunia pertanian dan umumnya di daerah pedesaan.[2] Dengan demikian, masyarakat desa yang agraris menjadi sasaran utama introduksi teknologi segala kepentingan, kemajuan oertanian melibatkan unsur-unsur pokok tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat agrarislah yang pertama menderita perubahan sosial.
Menurut Edi suharto Pengertian dari pembangunan desa yaitu seperti perencanaan akan membangun atau merubah sistem baru atau menghilangkan hambatan masalah sosioal atau masalah ekonomi seperti kurang pengetahuan dan keterlampilan, kurang kesempatan kerja dan sebagainya. Akibat hambatan tersebut penduduk wilayah pedesaan umumnya miskin. Salah satu hambatan tersebut adalah tidak meratanya kepemilikan tanah. Sasaran program pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi keluarga petani sehingga mereka mendapat kesejahteraan yang berarti terpenuhi kebutuhan material makanan, minuman, pakaian, rumah tinggal dan lain-lain dan spiritual pendidikan, agama, keamanan, kepercayaan, kedaulatan.[3]
Dan ada Fungsi pembangunan desa disini adalah dengan adanya perubahan pada masyarakat desa itu sendiri. Soetomo 1972 dengan mengambil seting masyarakat jawa, munculnya kelas-kelas pemasaran di jawa mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, yang ahirnya merubah setatus dan kedudukan anggota masyarakat. Dalam pemikiran marx pengasaan alat produksi merupakan saluran bertindak yang vatal bagi kelas pengusaha, hal ini dapat di terapkan pada masyarakat yang alat produksinya sempurna.
Beberapa desa yang mengalami pengaruh perkembangan desa seperti di daerah desa pondok asem kalimantan melakukan analisis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya, serta berusaha menggambarkan perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat desa pondok asem sehubungan dengan perkembangan industri tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan banyaknya masyarakat desa pondok asem yang menjadi industri ini sebagai mata pencaharian utama. Secara umum industri ini telah berjalan cukup baik dilihat dari segi ketersediaan bahan baku, teknis produksi ataupun administrasi, hanya saja perlu mendapat perhatian yang lebih serius pada masalah pemasaran. Hal ini lebih disebabkan karena industri kerajinan tas dan koper ini merupakan industri skala kecil dan cenderung berbentuk usaha keluarga.
Proses pembangunan tak selamanya mampu memberikan hasil sesuai apa yang di harapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak sosial dan budaya bagi masyarakat.[4] Pendapat ini berlandasan pada asumsi pembangunan itu ada proses pembangunan sosial dan pembangunan budaya. Selain itu masyarakat pedesaan tidak dilepaskan dari unsur-unsur pokok itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi
Dlam masyarakat pedesaan tersebut sebenarnya tidak mempunayi hubungan dengan pengertian masyarkat sederhana karena dalam masyarakat moderen, betapa kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Warga pedesaan suatu masyarkat mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang dengan warga masyarakat pedesaan lainya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atau dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian sebagai mata pencaharian sehari-hari, walaupun terlibat dengan adanya tukang kayu tukang genteng dan tukang bata, tukang membuat gula. Inti pekerjaan penduduk desa adalah pertanian atau berladang pekerja-pekerja disamping pertanian hanya pekerja sambilan saja karena bila tiba masa panen atau masa penanam padi, pekerja-pekerja sambilan tadi segera di tinggalkan. Namun demikian tidaklah berarti setiap orang mempunyai tanah. Suatu contoh adalah 480 jiwa setiap satu kilo meter persegi dan bahkan ada tempat-tempat di mana kepadatan penduduk desa mencapai 800 jiwa setiap satu kilo meter persegi.
Mengingat hal itu semuanya, di pulau jawa di kenal adanya empat macam sistem pemilikan tanah yaitu:
a. Sistem milik umum atau milik kommunal dengan pemakaian beralih-alih
b. Sistem milik kommunal dengan pemakaian bergiliran
c. Sistem kommunal dengan pemakaian tetap
d. Sistem milik individu.
Soerjono soekanto, meneliti bahwa Pada masa jaman kemerdekaan dalam struktur pemerintah desa khususnya di daerah kediri semua desa yang buta huruf tidak bisa baca di ganti dengan orang pintar atau orang yang bisa baca menulis.[5] Oleh karena itu maka ada perubahan sosial antara lain dan kemudian di berhentikan penyetoran hasil ladangnya dengan seperempat hasil per panen, dan berubahnya sistem pemilihan ketua desa dengan yang di pilih oleh rakyat. Kemudian selanjutnya yaitu mudahnya pengaruh luar masuk melalui berbagai teknologi sepertinya di terimanya berkembangnya pemakaian,
DAFTAR PUSTAKA
Soekanto Soerjono, 2012. Rajawali Perss, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta.
Soetomo, 1995. Pustaka Jaya, Masalah Sosial Dan Pembangunan, Jakarta.
Suharto Edi, 2005. Refika Aditama, Membangun Masyarakat Memberdaya Masyarakat, Bandung.
[1] Soetomo, Masalah Sosial Dan Pembnagunan Masyarakat, Jakarta. Pustaka 19. hlm.256
[2] Soetomo, Op.cit, hlm. 267
[3] Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung refika aditama 2005. hlm 145.
[4] Ibid hlm. 167-168.
[5] Soerjono soekanto, sosiologi pengantar, jakarta rajawali perss, hlm. 54-59.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar