Nama : Rizky Arif Santoso
Kelas : PMI 2
NIM : 1113054000001
INOVASI DALAM AKSELERASI AGROINDUSTRI PEDESAAN
Indonesia selain mendapat julukan sebagai negara maritim, Indonesia juga mendapat julukan negara agraris. Negara agraris merupakan sebutan bagi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa cocok tanam atau bisa disebut pertanian. Indonesia, sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, sehingga kehidupan mereka bergantung pada kegiatan pertanian. Maka itu, pembangunan yang berpola pada kegiatan pertanian sangatlah penting dan cukup strategis demi mewujudkan pembangunan nasional (Lipton dan Ravallion 1995, Johnson 2000, dan Lanjouw 2001). Akan tetapi, pembangunan pertanian masih terdapat kendala yang belum bisa diselesaikan, yaitu keterbatasan ekonomi dan teknis.
Namun mengapa kehidupan para petani saat ini nampaknya tidak sejahtera, bukankah Indonesia didominasi oleh sektor pertanian?? Sebab, petani tidak memiliki modal yang cukup (khususnya lahan) untuk mengelola usaha taninya yang memungkinkan mereka dapat berkembang dan sejahtera. Upaya seperti perbaikan produksi dan penurunan harga input untuk menekan biaya tidak akan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara umum dan petani secara khusus. Maka dari itu, upaya satu-satunya yakni mengoptimalisasi perolehan nilai tambah dari setiap komoditas pertanian pada tingkat produsen primer (petani). Setidaknya, upaya tersebut dapat menyumbangkan perbaikan pendapatan secara signifikan. Disamping itu, untuk melakukan upaya tadi maka dibutuhkan adanya inovasi yang memperbaiki nilai tambah (produk) atau efisiensi dan produktivitas usaha berbasis hasil pertanian.
Agroindustrialisasi pedesaan ialah wahana peningkatan perolehan nilai tambah hasil pertanian yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat jauh lebih besar dari kemampuan produksi dengan keterbatasan kepemilikan lahan dan modal usaha[1]. Inovasi merupakan faktor penting dalam pengakumulasikan nilai tambah.
Agroindustrialisasi adalah industri yang berbasis pertanian yang meliputi industri pengolahan pertanian dan jasa penunjangnya. Ruang lingkup agroindustrialisai meliputi : (a) industri pengolahan hasil pertanian, (b) industri pengolahan hasil perkebunan, (c) industri pengolahan hasil perikanan, (d) industri pengolahan hasil peternakan, (e) industri pengolahan hasil kehutanan, (f) industri pengolahan hasil alat dan mesin pertanian, dan (g) industri jasa pendukung.
Faktor utama agroindustrialisasi memiliki keunggulan, yakni :
1. 1. Berbasis pada potensi SDA dalam negeri sehingga dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi
2. 2. Dapat meningkatkan nilai tambah dan daya asing
3. 3. Sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. 4. SDA alam menjadi lebih berfungsi dan bermanfaat sebab bertumpu pada proses biologis
Menafikan keberadaan pertanian yang dinamis dalam situasi keterbatasan pembiayaan, keberadaan tenaga kerja, dan kekurangan pengajaran memperjelas hubungan antar sektor non-pertanian dan ketimpangan pendapatan (Reardon dkk, 2000). Mengapa industrialisasi sangat dibutuhkan?? Sebab, bank dunia meyakini tantangan dunia ketiga adalah pembangunan struktur pertanian dan standard kehidupan petani (Harris, 1992).
Pada intinya, upaa tersebut bergerak meninggalkan pertanian subsisten dan tradisional menjadi modern dan komersial. Ini artinya pembangunan pedesaan tidak dibelenggu dengan perbaikan produktivitas dan pendapatan pertanian, akan tetapi juga menciptakan lapangan kerja non-pertanian melalui penumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) (Rehber, 1998).
Usaha industrilisasi pedesaan sebagian besar berskala kecil dan menengah. Keuntungan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yakni diantaranya[2] :
1. 1.Tidak membutuhkan modal besar.
2. 2.Dapat menumbuhkembangkan fasilitas kesempatan kerja dengan investasi yang lebih kecil.
3. 3. Lebih leluasa beradaptasi terhadap perubahan situasi makro termasuk resesi dan krisis ekonomi.
4. 4. Mempunyai keterkaitan suplementer maupun komplementer dengan industri yang relatif besar.
Agroindustri mensinergikan keuntungan berbanding sektor pertanian tropika dengan kekuatan UMKM (fleksibilitas, modal kecil, berakar pada kekuatan SDM dan sumberdaya lokal) yang bekerja sama dengan usaha besar (UB).
UMKM selain memiliki banyak kelebihan juga terdapat kendala, kendala tersebut seperti pembiayaan, teknologi, pemasaran, SDM, dan manajemen. Bisa dikatakan kendala yang menjadi penghambat UMKM yaitu segi infrastruktur, keterampilan, teknologi, dan dukungan pelayanan. Agroindustrialisasi membutuhkan keterampilan dalam mengelolanya, sebab jika tidak akan berdampak pada mutu atau kualitas produk yang sangat rendah. Faktor penyebab kekurangan keterampilan yaitu : pendidikan rendah, kurangnya pelatihan, motivasi, insentif yang rendah, serta kurangnya penjelasan perihal sistem yang lebih baik. Dampak dari kurangnya keterampilan menyebabkan produk bermutu rendah, adanya peluang pencemaran bahan berbahaya, pengelolaan usaha dan pasar kurang baik, tidak adanya pengembangan produk, dan tidak adanya penemuan baru.
UMKM agroindustri tidak memakai teknologi karena banyak faktor, seperti : kekurangan modal, kurangnya pengetahuan akan teknologi, kekurangan tenaga, kekurangan waktu dan merasa puas akan kondisi saat ini. Namun, tabir pemisah antara dunia UKM dengan teknologi harus harus dihilangkan agar dapat berjalan sebagai bagian dari bisnis dan sebelum itu semua, pihak pemerintah harus mengambil peran aktif alam berpartisipasi dan menganalisis perubahan.
Menurut Porter, 1999 berpendapat bahwa keejahteraan harus berawal dari usaha perbaikan produktivitas, kapasitas seseorang melakukan produksi merupakan ukuran daya saing usaha. Semakin tinggi produktivitas maka semakin baik usaha tersebut. Hal ini berlaku pula pada perusahaan dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Produktivitas dengan upaya konvensional memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menggandakan keuntungan. Persaingan produktivitas akan dapat dimenangkan melalui inovasi, yaitu temuan baru yang mampu menggandakan nilai produk secara besar.
Lebih dari itu, inovasi diperlukan dalam konteks persaingan anatr negara karena semuanya berupaya menciptakan kekokohan kedudukan dalam persaingan internasional. Dalam konteks global, konsumen akan memilih barang berkualitas baik dan harga terjangkau tanpa memperhatikan asal-usul produk tersebut. Sebagian besar UMKM dikerjakan dengan metode dan alat yang sederhana sehingga hanya menghasilkan produk yang terbatas pula. Artinya, mustahil membangun kesejahteraan dengan kemampuan terbatas, maka dari itu inovasi mungkin belum diperlukan tetapi lebih kepada pengadaan alat bantu (mesin) untuk mempercepat prosrs produksi.
Perbaikan mutu sudah dilakukan bersamaan dengan penggunaan peralatan yang memadai dalam proses produksi. Tahap selanjutnya melakukan perbaikan mutu melalui penetapan parameter yang menentukan kondisi proses. Maka itu, diperlukan standard mutu produk maupun proses. Standardisasi proses akan menghasilkan produk dengan mutu yang relatif tetap dan seragam.
Dalam pengembangan kapasitas inovasi pedesaan, proses inovasi diawali dengan identifikasi proses demi kebutuhan inovasi yang sesuai bagi peningkatan produktivitas dan daya saing usaha. Tanpa informasi, inovasi dapat juga kurang bernilai bagi kesejahteraan, maka itu diperlukan analisa kesempatan dan kemungkinan keterlibatan para pengusaha untuk merencanakan , melaksanakan, dan antisipasi penggunaan hasil inovasi.
Dan yang perlu ditekankan, penataan hubungan kelembagaan untuk mempercepat inovasi sekaligus mencegah terjadinya pengulangan serta ketidaktuntasan. Inovasi dapat melibatkan banyak pihak tapi keterlibatan yang tidak terorganisir akan berdampak kurangnya daya kapasitas lembaga yang terlibat.
Dari sini dapat disimpulkan, inovasi dapat memperbaiki produktivitas, menyederhanakan tahapan proses, serta memperbaiki bentuk dan rasa. Semua perbaikan ini, akan berdampak meningkatnya nilai ekonomi karena dapat menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan nilai produk. Dengan demikian, inovasi merupakan dasar dari peningkatan kesejahteraan[3].
Daftar Pustaka :
1. 1. Pravitasari, Andrea Emma. 2011. Menuju Desa 2030. Yogyakarta : Pohon Cahaya.
2. 2. Andrew, J. 1997. Community Based Environmental Education : Government and Community : Economics and Environment, PhD thesis, Deakin University, Geelong, Victoria.
3. 3. Lipton, M. 1995. Poverty and Policy, Chapter 41 in Bherman, J and TN srinivasan. Handbook of development economics, volume 3b.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar