Septiani Rachmawati_Pelayanan Pemerintah Terhadap Bantuan Dana Masyarakat Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor_PMI3

Pelayanan Pemerintah Terhadap Bantuan Dana  asyarakat Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

 

Laporan Penelitian

 

 

Dosen Pembimbing:

Tantan Hermansah M.Si

 

Disusun Oleh:

Septiani Rachmawati (11150540000009)

 

 

 

PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2016

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum WR. WB

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu menlimpahkan nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati keindahan alam ciptaan-Nya. Shalawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurahkan kepada penyampai risalah islam, beliau Rasulullah SAW.

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya Alhamdulillah Kami telah dapat menyelesaikan penelitian ini, sebagai tugas pada mata pelajaran "Sosiologi Pedesaan". Rasa terimakasih juga kami ucapkan kepada dosen mata pelajaran yang telah memberikan tugas ini dan rasa terimakasih juga kepada Kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga Kami dapat menyelesaikan tugas ini, Kami jadi lebih kreatif dan lebih memahami tentang pembahasan penelitian ini  yaitu tentang "Pelayanan Pemerintah Terhadap Bantuan Dana Masyarakat Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor".

Penyusun memohon maaf apabila dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kesalahan ataupun terdapat kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca. Mohon untuk dimaklumi karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Amin.

 

Wassalamu'alaikum WR. WB

 

Ciputat, 29 Desember 2016

Septiani Rachmawati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................................... i

Daftar Isi......................................................................................................... ii

BAB 1: PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah........................................................................... 1

B.  Rumusan Masalah..................................................................................... 4

1.    Bagaimana pelayanan pemerintah terhadap bantuan dana terhadap masyarakat?

C.  Tujuan Penelitian....................................................................................... 4

BAB 2: METODE PENELITIAN

A.  Pendekatan dan Metodologi Peneltian..................................................... 5

B.  Penentuan Lokasi Penelitian..................................................................... 6

C.  Populasi dan Sampel Penelitian ............................................................... 9

D.  Teknik pengumpulan data........................................................................ 9

E.  Sumber data............................................................................................... 10

F.   Subjek dan Objek Penelitian.................................................................... 11

G. Metode Analisis Data................................................................................. 11

H.  Tinjauan Teoritis....................................................................................... 11

 

BAB 3: ANALISIS DATA

A.  Hasil Penelitian........................................................................................... 16

B.  Pembahasan Hasil Penelitian.................................................................... 25

 

BAB 4: PENUTUP

A.  Kesimpulan................................................................................................. 26

Daftar Pustaka................................................................................................ 27

Lampiran......................................................................................................... 28

BAB I

PENDAHULUAN

A.            Latar Belakang

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial selain itu diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Sedangkan penerima layanan publik adalah perseorangan atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Pelayanan Publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Contoh pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi yaitu pembuatan KTP

(Kartu Tanda Penduduk) dan SKCK  (Surat Keterangan Catatan Kepolisian),   pelayanan dalam bentuk jasa misalnya kantor pos dan bank. Sedangkan  pelayanan dalam bentuk barang seperti pembayaran pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur negara seperti jembatan dan jalan tol.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa, manusia. Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan,daya tanggap, ketepatan waktu, dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya jika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan pengguna layanan, maka dapat dikatakan pelayanan tersebut tidak berkualitas. Baik buruknya kualitas layanan bukan berdasarkan sudut pandang atau persepsi penyedia jasa/layanan melainkan berdasarkan pada persepsi konsumen dan aturan atau ketentuan tentang kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya masyarakat yang dipersulit ketika mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di instansi pemerintah seperti dikenakan biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi pemerintah tersebut. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Instansi pemerintah daerah seperti kelurahan/desa dan  merupakan salah satu contoh instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik. Kelurahan/desa sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perijinan

melalui transparasi dan standarisasi pelayanan. Adapun tugas lain dari kelurahan ialah menyalurkan dana bantuan secara adil kepada masyarakat desa yang benar-benar membutuhkan.

Pelayanan yang baik kepada masyarakat harus didukung oleh pegawai-pegawai yang handal, berkompeten, mampu memahami serta dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Selain itu, mereka tentu harus memiliki komitmen dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Masyarakat tentunya ingin mendapatkan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan.  Berdasarkan pra observasi yang dilakukan penulis, penulis memdapatkan berita tentang ketidakpuasaan masyarakat desa terhadap pelayanan dana bantuan dari pemerintahan. Masyarakat mengeluh Karena tidak merata dengan adil pembagian bantuan dana pemerintah. Bantuan dana tersebut berbentuk kartu yang berisi uang untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Bantuan tersebut tidak menyebar secara merata untuk masyarakat yang tidak mampu. Ternyata masih banyak anak-anak di desa itu yang tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak memiliki biaya.

Dalam obrolan saya dengan ibu-ibu dan satu remaja putri, mereka ada yang mendapatkan dana bantuan namun pada kenyataannya itu tidak dapat menutupi kebutuhannya karena dalam proses pengambilan uang yang akan digunakan anaknya banyak prosedur yang harus dilakukan seperti foto copy rapot,kk,dll., belum lagi dari anggaran yang diterima mendapatkan potongan untuk biaya transportasi, dan lainnya. Dan dalam obrolan saya dengan remaja yang berusia 15 tahun ini, ia hanya bersekolah sampai SMP dan tidak melanjutkan SMA karena masalah biaya. Ini karena tidak merata dengan adilnya dana bantuan pemerintah. Warga yang seharusnya tidak atau belum waktunya mendapatkan dana justru malah mendapatkan dana bantuan.

B.     Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, yang menjadi masalahnya ketika melihat latar belakang di atas yaitu:

1.      Bagaimana pelayanan pemerintah terhadap bantuan dana terhadap masyarakat?

C.    Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu mengetahui berapa besar pengaruh  bantuan dana yang diberikan pemerintah yang berada di daerah pedesaan tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A.            Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Pada penggunaan metode penelitian ini, digunakan melalui pendekatan kuantitatif, metode kuantitatif ialah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. [1]

Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, mendifinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.[2]

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesis alternatif. Yang dimaksud dengan hipotesis alternatif ini ialah lawan dari hipotesis nol sehingga hipotesis alternatif dapat langsung dirumuskan apabila ternyata pada suatu penelitian, hipotesis nol ditolak. Hipotesis ini menyatakan ada hubungan yang berarti (signifikansi hubungan) antara variabel independen (variable yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan) dan variabel dependen (variable yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variable dependen dan mempuyai ubungan yang positif maupun negative bagi variable dependen). Jadi pada hipotesis ini, penulis melihat bahwa banyak hutan yang gundul dan sehingga yang terjadi ialah ada dampak dari pengaruh dengan masyarakat dan lingkungan, apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di daerah desa tersebut.

Penulis menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas, pada rancangan sampel nonprobabilitas, penarikan sampel tidak penuh dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas, artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Hal ini karena sifat populasi itu sendiri yang heterogen sehingga terdapat diskriminasi tertentu terhadap unit-unit populasi. Sampel pada penelitan ini ada 26 orang. Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer yaitu membagikan kuesioner kepada warga Desa Sukaresmi.

B.            Penentuan Lokasi Penelitian

1.    Profile Umum Subyek/Obyek

Masyarakat di Desa Sukaresmi ini, memiliki kehidupan yang sederhana dalam gaya hidupnya. Rata-rata masyarakat disana bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, kuli panggul. Dan hampir semua masyarakat disana hanya tamatan SD dalam pendidikannya.

Kondisi sosial pendidikan masyarakat cenderung masih sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan antara lain sebagian besar tamatan SD 1.862 (29,62%)   yang belum melek huruf masih tinggi sekitar 282 (04,49%) tidak tamat SD cukup banyak 1.561 (24,83%) tamatan SLP sebanyak 1.065 (16,94%) tamatan SLA sekitar 918 (14,60%) dan tamatan Perguruan Tinggi masih sangat sedikit sebanyak 37 (0,59%) (Diploma dan S.1).

Gambaran mengenai kondisi pendidikan penduduk sebagaimana tersaji pada Tabel 7.

 

TABEL 7. PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

No.	Wilayah	Belum	Blm Melek	Tdk Tamat	Tamatan Pendidikan Tingkat						Jml
		Sekolah	Huruf	SD	SD	SLP	SLA	D.1-3	S.1	> S.1
1	RW. 01	59	42	277	298	152	138	2	4	0	972
2	RW. 02	63	23	239	254	138	124	2	2	0	845
3	RW. 03	83	36	223	237	132	109	3	1	0	824
4	RW. 04	79	22	99	184	126	92	4	2	0	608
5	RW. 05	75	37	212	281	127	112	2	1	0	847
6	RW. 06	67	42	123	178	125	108	3	2	0	648
7	RW. 07	72	41	153	195	137	114	4	2	0	718
8	RW. 08	63	39	235	235	128	121	2	1	0	824
T o t a l		561	282	1.561	1.862	1.065	918	22	15	0	6.286

Dari data tersebut telah terlihat jelas bagaimana kondisi pendidikan disana yang sangat memprihatinkan. Masalah utama disana yaitu dikarenakan tidak sanggupnya dalam hal biaya. [3]

2.    Lokasi Kajian

Desa Sukaresmi Kecamatan Sukamakmur terletak disebelah barat wilayah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, luas wilayahnya tercatat ± 9.930 Ha, dengan batas-batasnya: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balekambang Kecamatan Jonggol, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur.

Pada peta rupa bumi terletak dalam koordinat antara 106º55¹50¹¹ - 107º5¹45¹¹ Bujur Timur dan 6º30¹20¹¹ - 6º40¹10¹¹ Lintang Selatan, dengan hamparan bidang wilayahnya berada pada elevasi antara 173 – 1745 meter di atas permukaan laut (m.dpl). Secara fisik sekitar 27% berupa dataran, dan sekitar 63% berupa perbukitan dan gunung, dengan keadaan lahannya sekitar 78% berupa lahan kering dan sekitar 28% lahan basah. Gambaran terperinci mengenai pemanfaatannya tercantum pada Tabel 1.

TABEL 1. LUAS WILAYAH DAN PEMANFAATAN TANAH

No.	Wilayah	Luas Wilayah (Ha)	Pemu- kiman	Hutan	Kebun/ Ladang	Sawah	Kolam/ Empang	Fasilitas Sosial	Fasilitas Umum
1.	RW. 01	1.215,87	76,43	0,00	239,01	8,20	0,12	0,04	21,07
2.	RW. 02	1.139,86	37,80	0,00	180,05	11,07	0,09	0,04	12,05
3.	RW. 03	1.156,13	29,15	0,00	157,21	7,06	0,05	0,02	06,58
4.	RW. 04	1.154,07	105,06	0,00	149,57	48,21	0,08	0,04	09,52
5.	RW. 05	1.532,42	206,01	0,00	85,82	308,05	0,03	0.03	06.79
6.	RW. 06	1.116,38	73,20	0,00	24,96	128,42	0,08	0,03	06,02
7.	RW. 07	1.272,41	52,02	0,00	186,28	93,08	0,12	0,03	06,05
8.	RW. 08	1.342,86	103,18	0,00	320,45	16,02	0,14	0,05	09,21

T o t a l

9.930,00

683,85

0,00

1,343,35

625,11

1,31

0,28

77,29

 

Di sebelah barat terbentang sungai Cipamingkis, umumnya lebih dominan dimanfaatkan untuk sumber pengairan bagi sawah, kolam/empang, dan keperluan rumah tangga. [4]

Di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Jln. Raya Menteng Nomor 1 Sukaresmi – Sukamakmur - Bogor Kode Pos 16830.  Penelitian dilakukan pada hari Sabtu,12 November 2016, Saya berangkat pagi menjelang siang hari pada pukul 09.30-11.30. Untuk menuju ke Desa Sukaresmi butuh waktu kurang lebih satu jam setengah dengan mengendarai motor. Saya pergi bersama teman Saya dan ditemani oleh satu teman lelaki Saya yang bernama Asep Aryanto Sazili sebagai warga asli desa tersebut.

Perasaan ketika menuju desa tersebut cukup menyenangkan, mengasyikan dan menegangkan bagi Saya yang mengendarai motor, karena bentuk jalanan yang licin, bebatuan, berliku yang membuat Saya sesekali terpeleset dan hampir terjatuh. Namun itu semua terbayar ketika Saya sampai di Desa Sukaresmi, tidak ada yang istimewa dari segi tempat namun karena keramahan para warga dan udara yang begitu sejuk membuat rasa lelah Saya saat mengendarai motor menjadi berkurang. Ketika sesampainya di Desa Sukaresmi, Saya meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Desa Sukaresmi Bapak H. Syarifudin Gopar untuk melakukan penelitian dan meminta data warga yang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, dikarenakan Kepala Desa ketika itu sedang tidak ada, maka Saya meminta data dan meminta izin melakukan penelitian kepada Sekretariat Desa Bapak Acep tersebut. Setelah mendapat data dan izin, Saya pun langsung menuju rumah Pak RT Pak Ujang untuk meminta petunjuk letak rumah warga yang akan Saya datangi untuk Saya berikan kuesioner Saya.

 Saya membagikan kuesioner kepada 26 orang dari 30 warga yang menerima dana bantuan pemerintah. Dalam proses membagikan dan bertanya langsung isi dari kuesioner tersebut, tiba-tiba hujan turun cukup deras dan Saya pun bergegas kembali kerumah teman Saya sekaligus beristirahat, setelah melaksanakan sholat asar sekitar pukul 15.30 ternyata hujan belum berhenti, Saya pun masih menunggu hujan reda dirumah teman Saya. Pukul 16.00 hujan sudah mereda namun dikarenakan sudah terlalu sore akhirnya Saya meminta izin kepada Pak Ujang untuk menitipkan dan membagikan kuesioner Saya kepada warga yang belum sempat Saya datangi dan berpamitan untuk pulang. Pukul 16.15 Saya pun langsung pulang kerumah bersama teman Saya dan diantar oleh teman lelaki Saya itu karena jalan yang semakin licin karena hujan dan sangat jauh dari jalan raya.

C.  Populasi dan Sampel Penelitian

1.    Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuansatuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dst. (Djawranto, 1994 : 420).[5]

Jadi populasi bukan hanya orang. Tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.[6]

2.                   Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang terjadi dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).[7]

D.                 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui dengan tiga cara yaitu:

1.      Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2.      Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

3.      Obervasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yanglain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain..[8]

 

1.                   Sumber data

Sumber daya yang akan ditelusuri untuk memperoleh data lapangan terdiri atas 2 sumber yaitu:

1.                   Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden yang akan diteliti dengan cara mengisi kuesioner, responden dalam penelitian ini yaitu warga Desa Sukasirna, Sukamakmur, Bogor.

2.                   Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan untuk mencari konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku, catatan dan transkrip serta dokumentasi.

2.                   Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah warga Desa Sukaresmi, Sukamakmur, Bogor. Sedangkan yang dijadikan objek penelitian adalah Kepuasaan masyarakat terhadap bantuan pemerintahan.

 

3.                   Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar kepuasaan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Selanjutnya data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner, dimana hasil analisisnya akan dipresentasikan dalam tabel analisis berdasarkan variable-variabel terpengaruh.

.

4.                   Tinjauan Teoritis

Pengertian Pelayanan Publik Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah : Segala 13 bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan

kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal.

Jenis Pelayanan Publik Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam. Menurut Hardiyansyah (2011:23) jenis pelayanan umum atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Pelayanan administratif Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

c. Pelayanan Jasa Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya : Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, penggulangan bencana, pelayanan sosial. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terdapat tiga jenis yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Unsur-unsur Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan. Kasmir (2006:34) mengemukakan ciri-ciri pelayanan

publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Tersedianya karyawan yang baik.

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.

c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir.

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat.

e. Mampu berkomunikasi.

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam MENPAN No.63/ KEP/ M.Pan/ 7/ 2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang "relevan", "valid", dan "reliabel", sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut : a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan pelayanan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan pelayanan;

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan;

 c. Kejelasan petugas pelayanan, kepastian petugas yang memberikan pelayanan;

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan;

e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan tanggung jawab petugas dalam pelayanan;

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan;

g. Kecepatan pelayanan, yaitu pelayanan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelayanan tidak membedakan status yang dilayani;

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas yang harus sopan dan ramah;

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan biaya yang ditetapkan oleh pelayanan;

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan;

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang memberikan rasa nyaman;

n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. [9]

Menurut pemikiran Durkheim tentang teori fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa masyarakat merupakan suatu system social yang teridiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain, dengan kata lain masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setia peristiwa dan setiap struktur yang ada, fungsional bagi system social itu. Demikian pula semua institusi yang ada diperlukan oleh system social itu, bahkan kemiskinan serta kepincangan social sekalipun masyarakat dilihat dari kondisi dinamika dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system social, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.[10]

Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas. Ia membedakan antara dua tipe utama solidaritas: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas perssamaan. menurut Durkheim solidaritas mekanik dijumpai pada masyarakat yang sederhana. pada masyarakat seperti ini belum trdapat pembagian kerja yang berarti. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang  anggota masyarakat biasanya dapat dilakukan pula oleh orang lain. dengan demikian tidak terdapat saling ketergantungan antara kelompok berbeda, karena masing-masing kelompok

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan masing-masing kelompok pun terpisah satu dengan yang lainnya. Tipe solidaritas yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetia kawanan ini diikat oleh apa yang dinamakan Durkheim sebagai Conscience Collective yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat.

Durkheim menekankan pada arti penting pembagian kerja dalam masyarakat, karena berkembang pada masyarakat dengan solidaritas mekanik tiddak mengakibatkan disintegrasi masyarakat yang bersangkutan, tetapi justru meningkatkan solidaritas karena bagian masyarakat menjadi saling tergantung.[11]

 

BAB III

ANALISIS DATA

A.            Hasil Peneltian

Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu warga desa Sukaresmi yang berjumlah 26 orang.

1.              Data Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil kuesioner yang dibagikan pada data berdasarkan umur, dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

Hasil data:

No	Umur	Jumlah Orang	Persentase
1.	s/d 25 tahun	1	4%
2.	26-30 tahun	3	10%
3.	31-35 tahun	2	8%
4.	36-40 tahun	10	25%
5.	41-45 tahun	2	4,44%
6.	46-50 tahun	4	8%
7.	51-55 tahun	3	5,45%
8.	56-60 tahun keatas	1	1,66%
	Jumlah Total	26	43,33%

 

Tabel 1. Diketahui bahwa yang paling banyak menjawab pernyataan dan persoalan kepada responden berdasarkan umur yang diambil dari warga desa Sukaresmi, ialah 36 tahun ke atas berjumlah 10 orang dengan persentase 25%

2.              Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden pada data berdasarkan pekerjaan, dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Berdagang	5	19%
2.	Buruh Tani	1	4%
3.	Ibu Rumah Tangga	20	77%
	Jumlah Total	26

 

Tabel 2. Diketahui bahwa dalam menjawab kuesioner, kebanyakan dari responden yang berprofesi atau memiliki pekerjaan yaitu ibu rumah tangga dengan jumlah 20 orang. Untuk selanjutnya terdapat jumlah lima responden yang berprofesi sebagai pedagang, dan hanya satu responen yang berprofesi sebagai buruh tani.

3.              Data Aspek warga mengenai pengetahuan & prosedur akan pelayanan

Respon koginitif akan terjadi jika adanya pemahaman atau pengetahuan terhadap sesuatu setelah seseorang mendapatkan pemahaman atau pengetahuan itu maka akan timbul perubahan akan apa yang ia pahami atau ketahui. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang telah peneliti lakukan kepada warga desa Sukaresmi terhadap lingkungan.

Tabel 3.

Hasil Data:

No	Pertanyaan	SB	B	KKB
1.	Bagaimana tingkat kejelasan diberitahukannya ada bantuan dari pemerintah	5	19	2
2.	Bagaimana tingkat keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan?	3	19	4
3.	Bagaimana tingkat kejelasan alur dalam prosedur pelayanan?	5	19	2
4.	Bagaimana tingkat kepemahaman akan prosedur pelayanan?	2	19	5

Dari tabel 3 terlihat bahwa, Prosedur pelayanan Desa Sukaresmi dijabarkan dalam dua pernyataan, yaitu dari segi kemudahan mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan dan kemudahan prosedur/tahapan alur pelayanan di Desa Sukaresmi,hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelayanan Desa Sukaresmi mudah untuk didapatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya warga yang menjawab "B" atau "baik" pada lembar kuesioner.  Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa prosedur pelayanan Desa Sukaresmi berada pada tingkat baik. Masyarakat mudah mendapatkan informasi mengenai prosedur pelayanan dan mudah memahami prosedur atau tahapan alur pelayanan di desa Sukaresmi. Akan tetapi beberapa masyarakat menganggap bahwa informasi mengenai prosedur pelayanan kurang baik. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemudahan prosedur pelayanan di desa Sukaresmi. Upaya ini dilakukan agar prosedur pelayanan semakin mudah didapatkan

4.              Data Aspek Persyaratan Pelayanan

Dalam penulisan ini yang dicari adalah bagaimana respon warga tentang persyaratan pelayanan. Berikut adalah hasil dari kuesioner yang telah peneliti lakukan kepada warga desa Sukaresmi terhadap respon dalam menanggapi persyaratan  yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4

Hasil Data aspek persyaratan pelayanan

No	Pernyataan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan ?	1	19	6
2.	Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan?	5	19	2
3.	Bagaimana tingkat kejelasan mengenai persyaratan pelayanan?	4	19	3
4.	Bagaimana tingkat kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan?	5	15	6

Dari table 4 jelas hasil diatas menjelaskan bagaimana tanggapan warga Terhadap segala persyaratan dan kemudahan dalam memprosesnya.

Persyaratan pelayanan Desa Sukaresmi dijabarkan sesuai atau tidaknya syarat yang dibutuhkan dengan pelayanan yang masyarakat inginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan desa Sukaresmi telah sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban lembar kuesioner yang diisi ooleh responden.  Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan desa Sukaresmi baik. Akan tetapi beberapa masyarakat menganggap persyaratan pelayanan kurang sesuai dengan jenis pelayanan yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kemudahan persyaratan pelayanan di desa Sukaresmi. 

5.              Data Aspek Kejelasan petugas Pelayanan

Tabel 4

Hasil Respon

No	Pernyataan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat kepastian petugas yang melaksanakan pelayanan?	7	10	9
2.	Bagaimana tingkat kemudahan petugas pelayanan ditemui dan dihubungi?	3	2	5

 

Dari tabel 3 diketahui bahwa,Kejelasan petugas pelayanan Desa Sukaresmidijabarkan dalam pernyataan mengenai keberadaan atau kepastian petugas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejelasan petugas pelayanan Desa Sukaresmi kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat lembar jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, sebanyak 14 point menunjukkan kepada jawaban "KB" atau "kurang baik".  Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kejelasan petugas pelayanan Desa Sukaresmi kurang baik. Akan tetapi beberapa masyarakat masih menganggap keberadaan atau kejelasan petugas baik. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan keberadaan petugas pelayanan di desa Sukaresmi.

1.      Data Aspek kedisiplinan pelayanan

Table 6

Hasil Data aspek kedisplinan pelayanan

No	Pertanyaan	SB	B	B
1.	Bagaimana tingkat kredibilitas petugas pelayanan?	9	10	7
2.	Bagaimana tingkat ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan?	6	10	10
3.	Bagaimana tingkat ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan suatu pelayanan?	5	10	11

 

Dari table 6 terlihat bahwa, Kedisiplinan petugas pelayanan Desa Sukaresmi dijabarkan dalam pernyataan mengenai kesungguhan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan Desa Sukaresmi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan menjawab "B" atau "baik".

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan Desa Sukaresmi baik. Akan tetapi beberapa masyarakat masih menganggap kedisiplinan petugas masih kurang dalam proses pelayanan. Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kedisiplinan petugas pelayanan di desa Sukaresmi.

2.              Data aspek tanggungjawab petugas pelayanan

Tabel 7

Hasil data aspek tanggungjawab petugas pelayanan

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat kejelasan tanggungjawab petugas pelayanan?	5	9	2
2.	Bagaimana tingkat kepastian tanggungjawab petugas pelayanan?	6	9	1
3.	Bagaimana tingkat keterbukaan tanggungjawab petugas pelayanan?	5	10	11

Pada table 7 terlihat bahwa, Tanggung jawab petugas pelayanan Desa Sukaresmi dijabarkan dalam pernyataan mengenai besarnya tanggung jawab dan kejelasan wewenang petugas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab petugas pelayanan Desa Sukaresmi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada kuesioner yang telah diberikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tangung jawab petugas pelayanan Desa Sukaresmi baik. Akan tetapi beberapa masyarakat menganggap petugas sudah sangat baik bertanggung jawab dalam proses pelayanan. Berdasarkan uraian tersebut, meskipun responden lebih banyak menjawab sangat baik daripada kurangg baik tetapperlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan tanggung jawab petugas pelayanan di Desa Sukaresmi selama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan respon masyarakat yang menjawab sangat baik dapat dipertahankan oleh Desa Sukaresmi.

6.    Data aspek kecepatan pelayanan

Tabel 8

Hasil data aspek kecepatan pelayanan

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan?	8	7	11
2.	Bagaimana tingkat keterbukaan waktu penyelesaian pelayanan?	6	11	9

 

Dari tabel 8 terlihat bahwa, Kecepatan pelayanan Desa Sukaresmidijabarkan dalam pernyataan mengenai target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan kecepatan pelayanan Desa Sukaresmikurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada lembar kuesioner yang diberikan, responden lebih banyak menjawab "KB" atau "kurang baik".

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kejelasan petugas pelayanan Desa Sukaresmikurang baik. Indikator kecepatan pelayanan merupakan indikator IKM yang  terendah kedua dibandingkan dengan indikator lainnya dan berada pada tingkat pelayanan kurang baik. Berdasarkan uraian tersebut, kecepatan pelayanan di Desa Sukaresmi perlu untuk ditingkatkan.

7.    Data aspek keadilan mendapatkan pelayanan

Tabel 9

Hasil data:

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat kesamaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan?	6	9	11
2.	Bagaimana tingkat kemerataan jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan?	6	9	11

 

Pada tabel 9 terlihat bahwa, Keadilan mendapat pelayanan Desa Sukaresmidijabarkan dalam pernyataan mengenai pelayanan yang  membeda-bedakan golongan atau status masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan mendapatkan pelayanan Desa Sukaresmikurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden sebanyak 22 point menjawab "KB" atau "kurang baik".

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa keadilan mendapatkan pelayanan Desa Sukaresmikurang baik. Indikator kecepatan pelayanan merupakan indikator IKM yang  paling rendah atau terendah pertama dibandingkan dengan indikator lainnya dan berada pada tingkat pelayanan kurang baik. Berdasarkan uraian tersebut,keadilan dalam pelayanan di Desa Sukaresmisangat perlu untuk ditingkatkan siapa yang memang berhak menerima bantuan.

8.       aspek kesopanan dan keramahetugas

tabel 10

hasil data:

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat kesopanan dan keramahan petugas pelayanan?	5	15	6
2.	Bagaimana tingkat kemerataan jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan?	5	15	6

 

Dari tabel 10 terlihat bahwa, Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan Desa Sukaresmidijabarkan dalam pernyataan mengenai sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesopanan dan keramahan petugas pelayanan Desa Sukaresmi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban para responden dalam mengisi kuesioner yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kesopanan dan keramahan petugas pelayanan Desa Sukaresmibaik. Akan tetapi, perlu dilakukan upaya untuk terus meningkatkan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan di Kantor Desa Sukaresmi.

11.  Data aspek kepastian jadwal pelayanan

Tabel 11

Hasil data:

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat kejelasan jadwal pelayanan?	7	12	7
2.	Bagaimana tingkat keandalan/ketepatan jadwal pelayanan?	5	13	8

 

Dari tabel 11 terlihat bahwa, Kepastian jadwal pelayanan Desa Sukaresmidijabarkan dalam pernyataan mengenai kesesuaian waktu pelayanan dengan jadwal pelayanan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian jadwal pelayanan Desa Sukaresmi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban para responden pada kuesioner yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kepastian jadwal pelayanan Desa Sukaresmibaik. Akan tetapi beberapa masyarakat masih menganggap waktu pelayanan tidak baik atau kurang baik dengan jadwal pelayanan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kepastian jadwal pelayanan dan menjaga ketepatan jadwal pelayanan bagi masyarakat.

12.          Data aspek kenyamanan lingkungan

Tabel 12

Hasil data:

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan?	5	10	11
2.	Bagaimana tingkat kelengkapan dan kemutahiran sarana dan prasarana pelayanan?	6	11	9

 

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa, Kenyamanan lingkungan pelayanan Desa Sukaresmi dijabarkan dalam pernyataan mengenai kondisi sarana dan prasarana tempat pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyamanan lingkungan pelayanan Desa Sukaresmi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden pada lembar kuesioner yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pelayanan Desa Sukaresmi baik. Akan tetapi beberapa masyarakat masih menganggap kondisi lingkungan Desa Sukaresmi kurang baik. Oleh karena itu, penataan, kerapian dan kebersihan lingkungan Desa Sukaresmi harus selalu dijaga supaya mendukung proses pelayanan.

13.     Data aspek kepuasan pelayanan

Tabel 13

Hasil data:

No	Pertanyaan	SB	B	KB
1.	Apa bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan Saudara?	6	8	12

 

Pada tabel 13 terlihat bahwa, kepuasaan yang dirasakan oleh banyak masyarakat terhadap Pelayanan Kantor Desa Sukaresmi dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kepuasaan pelayanan kurang baik. Hal tersebut terlihat dari jawaban para responden pada kuesioner yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pelayanan Desa Sukaresmikurang baik. Oleh karena itu, pelayanan dalam melayani, membantu, masyarakat  Desa Sukaresmi harus selalu diperhatikan dan ditingkatkan supaya mendukung proses pelayanan.

 

B.            Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian tentang respon warga desa Sukaresmi terhadap bantuan dana pemerintah ini dibuat dan diolah datanya dengan metode skala Likert. Bagaimana pelayanan pemerintah terhadap bantuan dana terhadap masyarakat?

Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pelayanan pemerintah terhadap bantuan dana terhadap masyarakat dengan cara melihat pada analisa yang telah dilakukan dari angket/kuesioner diketahui bahwa warga sudah mengetahui pengaruh dari pelayanan pemerintah terhadap bantuan dana terhadap masyarakat. Dari angket/kuesioner tersebut diketahui bahwa masyarakat mengetahui tentang adanya bantuan dana dari pemerintah, dimana bantuan tersebut untuk meringankan beban orangtua dalam membiayai anaknya sekolah dan supaya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dengan alasan biaya.

BAB IV

PENUTUP

1.              Kesimpulan

Masyarakat di Desa Sukaresmi ini, memiliki kehidupan yang sederhana dalam gaya hidupnya. Rata-rata masyarakat disana bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, kuli panggul. Dan hampir semua masyarakat disana hanya tamatan SD dalam pendidikannya.

Kondisi sosial pendidikan masyarakat cenderung masih sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan antara lain sebagian besar tamatan SD 1.862 (29,62%)   yang belum melek huruf masih tinggi sekitar 282 (04,49%) tidak tamat SD cukup banyak 1.561 (24,83%) tamatan SLP sebanyak 1.065 (16,94%) tamatan SLA sekitar 918 (14,60%) dan tamatan Perguruan Tinggi masih sangat sedikit sebanyak 37 (0,59%) (Diploma dan S.1).

Berdasarkan data tersebut penulis melakukan penelitian ke Desa Sukaresmi, hasil penelitian penulis terhadap desa Sukaresmi yaitu, masyarakat disana memang sangat rendah tingkat pendidikannya. Banyak anak-anak yang hanya bersekolah sampai tingkat SMP, mereka tidak melanjutkan ke tingkat SLTA dikarenakan biaya yang tidak mencukupi.  Dikarenakan minimnya tingkat pendidikan disana maka pemerintah mengadakan bantuan dana untuk pendidikan berupa kartu yang disebut "Kartu Indonesia Pintar" atau "KIP". Penulis meneliti tentang respon atau tanggapan masyarakat mengenai dana bantuan pemerintah. Penulis melakukan observasi dengan memeilih 26 responden dari 30 masyarakat yang menerima bantuan dana dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh responden.

Berdasarkan hasil penelitian in didapatkan bahwa mayortias responden memberikan respon yang baik terhadap pelayanan bantuan dana tersebut. Hal ini didapat peneliti dengan menggunakan angket yang disebar ke warga desa Sukaresmi, kecamatan Sukamakmur, Bogor dengan jumlah sampel sebanyak 26 orang.

DAFTAR PUSTAKA

 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 2013. Bandung: Alfabeta

Kuntjojo. Metodologi Penelitian. 2009. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukaresmi,Kecamatan Sukamakmur

Yesmil Anwar & Adang. Sosiologi untuk Universitas. 2013. Bandung: PT Refika Aditama

http://www.journal.unitas-pdg.ac.id/downlotfile.php?file=5.%20Analisis%20pelayanan%20publik%20terhadap%20masyarakat%20_kasus%20pelayanan%20kesehatan%20di%20kabupaten%20agam_.pdf. Diakses pada 12/28/16. Pukul 13.10 WIB

https://www.academia.edu/15728273/TEORI_FUNGSIOANALISME_MENURUT_EMILE_DURKHEIM. Diakses pada 2/11/16. Pukul

LAMPIRAN

 

IDENTITAS RESPONDEN
Nama Responden	………………………………………
Umur	………………………………………
Jenis Kelamin	1.      Laki-Laki	2.      Perempuan
Pendidikan Terakhir	1.      SD 2.      SLTP 3.      SLTA	4.      D1- D3-D4 5.      S1
Pekerjaan Utama	1.      PNS/ TNI/POLRI 2.      Pegawai Swasta 3.      Wiraswasta	4.      Pelajar/ Mahasiswa 5.      Lainnya

 

 

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENGETAHUI PENDAPAT MASYARAKAT

TENTANG

KUALITAS PELAYANAN BANTUAN DANA MASYARAKAT DESA SUKARESMI KEC.SUKAMAKMUR KAB.BOGOR

NO	ASPEK	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Pengetahuan&Prosedur akan pelayanan	1.      Apakah Saudara tahu jika ada bantuan dari pemerintah?	YA – TIDAK
		2.      Bagaimana tingkat keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan?	TB – KB – B – SB
		3.      Bagaimana tingkat kejelasan alur dalam prosedur pelayanan?	TB – KB – B – SB
		4.      Bagaimana tingkat kemudahan dipahaminya prosedur pelayanan?	TB – KB – B – SB
2	Persyaratan pelayanan	5.      Bagaimana tingkat keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan?	TB – KB – B – SB

1.      Bagaimana tingkat kemudahan dalam mengurus dan memenuhi persyaratan pelayanan?	TB – KB – B – SB
2.      Bagaimana tingkat kejelasan mengenai persyaratan pelayanan?	TB – KB – B – SB
3.      Bagaimana tingkat kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan?	TB – KB – B – SB
4.      Bagaimana tingkat kepastian petugas yang melaksanakan pelayanan?	TB – KB – B – SB
5.      Bagaimana tingkat kemudahan petugas pelayanan ditemui dan dihubungi?	TB – KB – B – SB
6.      Bagaimana tingkat kredibilitas petugas pelayanan?	TB – KB – B – SB
7.      Bagaimana tingkat ketepatan petugas dalam memberikan jenis pelayanan?	TB – KB – B – SB
8.      Bagaimana tingkat ketepatan waktu petugas dalam menyelesaikan suatu pelayanan?	TB – KB – B – SB
9.      Bagaimana tingkat kejelasan tanggung jawab petugas pelayanan?	TB – KB – B – SB
10.  Bagaimana tingkat kepastian tanggung jawab petugas pelayanan?	TB – KB – B – SB
11.  Bagaimana tingkat keterbukaan tanggung jawab petugas pelayanan?	TB – KB – B – SB
12.  Bagaimana tingkat ketepatan waktu proses pelayanan?	TB – KB – B – SB
13.  Bagaimana tingkat keterbukaan waktu penyelesaian pelayanan?	TB – KB – B – SB
14.  Bagaimana tingkat kesamaan perlakuan dalam mendapatkan pelayanan?	TB – KB – B – SB
15.  Bagaimana tingkat kemerataan jangkauan atau cakupan dalam pelaksanaan pelayanan?	TB – KB – B – SB
16.  Bagaimana tingkat kesopanan dan keramahan petugas pelayanan?	TB – KB – B – SB
17.  Bagaimana tingkat penghormatan dan penghargaan antara petugas pelayanan dan masyarakat?	TB – KB – B – SB
18.  Bagaimana tingkat kejelasan jadwal pelayanan?	TB – KB – B – SB

1.      Bagaimana tingkat keandalan/ketepatan jadwal pelayanan?	TB – KB – B – SB
13	Kenyamanan lingkungan	2.      Bagaimana tingkat kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan?	TB – KB – B – SB
		3.      Bagaimana tingkat ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan?	TB – KB – B – SB
		4.      Bagaimana tingkat kelengkapan dan kemutahiran sarana dan prasarana pelayanan?	TB – KB – B – SB
14.	Kepuasan pelayanan	5.      Apa bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan Saudara?	TB – KB – B – SB

 

Catatan :  

 

TB  = tidak baik;               skor = 1                     

KB  = kurang baik;          skor = 2

B    = baik;             skor = 3                     

SB  = sangat baik;           skor = 4

 

 

---

[1] Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 7

[2] Kuntjojo. Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009) hal. 11

[3] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukaresmi,Kecamatan Sukamakmur

 

[4] Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukaresmi,Kecamatan Sukamakmur

[5] Kuntjojo. Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009) hal.29

[6] Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 80

[7] Ibid. hal. 81

[8] Ibid. hal 137, 142, 145

[9]http://www.journal.unitas-pdg.ac.id/downlotfile.php?file=5.%20Analisis%20pelayanan%20publik%20terhadap%20masyarakat%20_kasus%20pelayanan%20kesehatan%20di%20kabupaten%20agam_.pdf. Diakses pada 12/28/16. Pukul 13.10 WIB

[10]https://www.academia.edu/15728273/TEORI_FUNGSIOANALISME_MENURUT_EMILE_DURKHEIM. Diakses pada 2/11/16. Pukul

[11] Yesmil Anwar & Adang, Sosiologi untuk Universitas, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, halm.132